close

HOME // Daerah

   Pada: Rabu, 27 Mei 2020

Ratusan Massa Aksi Ngamuk Di Kantor Desa Minta Bupati Halsel Evaluasi Kinerja Pemdes Dolik, Soal DD

Foto : masa saat yetjadi kericuhan

Lenterainsoiratif.com | Halsel – Ratusan masyarakat desa Dolik kecamatan Gane Barat Utara, kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersikap tegas menuntut pemerintah desa (Pemdes) harus transparansi dan terbuka kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD).

Koordinator aksi M Rifki Taha, saat di konfirmasi Awak media pada Selasa (37/05/2020), mengatakan, tujuan dari aksi tersebut adalah yang pertama salah satu bentuk protes kami kepada Pemdes terkait dengan transparansi dan penggunaan DD dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dan yang kedua, soal penanganan dan penggunaan anggaran Covid-19 di desa Dolik.

Menurut M. Rifki, terkait dengan kegiatan dari Pemdes Dolik dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Desa, contohnya pengadaan ember cuci tangan yang besaran anggarannya hingga mencapai 17 juta tapi nyatanya di lapangan hanya pengadaan berkisar 10 unit ember.

Kata dia, terkait dengan anggaran pengadaan masker dengan anggaran berkisar 12 juta tapi hanya dilakukan pengadaan sekitar 500 masker, dan pembagian masker sendiri hanya 60 atau 70 persen masyarakat yang mendapatkan, sebagian masyarakat yang lain tidak dapat bahkan tidak tau kalau ada pembagian masker karena pembagian hanya dari rumah ke rumah, terus sisa anggarannya dikemanakan.

Lanjut dia, sedangkan terkait dengan bantuan langsung tunai (BLT) di desa Dolik, “Pemdes lalai atau mengabaikan instruksi peraturan menteri desa (Permendes) nomor 6 tahun 2020 terkait dengan penyaluran BLT, dan terkait juga dengan persoalan program padat karya tunai (PKT) di desa Dolik, sejauh ini tidak dilakukan PKT oleh Pemdes di desa Dolik,” Jelasnya.

Untuk PKT tahun 2020 sendiri, kata Rifki, yang dimaksud disini di dalamnya ada pembangunan pagar, berdasarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 sesuai dengan instruksi untuk anggaran DD difokuskan dalam penanganan Covid-19, PKT dan BLT desa untuk program fisik di tiadakan, tapi nyatanya pembangunan fisik dipaksa untuk dilanjutkan, sementara material yang diangkut oleh masyarakat tidak dibayarkan.

“Jadi bagi siapa yang di depan rumahnya dibangun pagar maka yang bersangkutan bertanggung jawab angkut materialnya baik itu pasir, batu dan material lainnya,” Katanya.

Data yang kami kantongi terkait dengan APBDes, katanya, APBDes di tahun 2018 setingkat BPD dan Camat atau lembaga yang berwenang yang mengawal soal itu tidak memiliki data, dan juga terkait dengan temuan APBDes oleh inspektorat di tahun anggaran 2018 berkisar 200 juta, sampai saat ini Pemdes tidak mengembalikan temuan tersebut.

Sambung Korlap, terkait dengan penyaluran BLT yang rencananya Pemdes akan diberikan kepada janda-janda atau lansia berkisar 77 orang, dan itu tidak di atur dalam regulasi Permendes, di di dalamnya ada sekitar sembilan kriteria yang berhak mendapatkan BLT, dan kalau mengacu pada ekonomi masyarakat desa Dolik semua tidak layak atau tidak termasuk dalam sembilan kriteria tersebut.

“Tapi di dalam ada pengecualian yakni ASN, TNI-Polri, pejabat kontrak swasta, dan yang sudah mendapatkan PKH dan bantuan Non-tunai bersumber dari APBN dan APBD atau dari Kemensos sudah tidak lagi mendapatkan BLT, jadi rencana penyaluran BLT yang akan dilakukan Pemdes itu salah kalau mengacu dalam Permendes, karena yang mendapatkan dampak Covid-19 itu bukan janda dan lansia saja tapi semua masyarakat,” Sebutnya.

Rifki menuturkan, sesuai instruksi Permendes sebelum tanggal 24 atau lebaran sudah harus di cairkan tahap kedua, tapi sampai saat ini tahap pertama pun tidak di cairan oleh Pemdes, “kalau berbicara regulasi terkait dengan Permendes anggaran dibawah dari 800 juta berarti 20 persen di potong untuk BLT, tapi kalau di atas dari 800 hingga 1,2 milyar maka 30 persen pemotongan untuk BLT kepada masyarakat yang berhak atau yang merasakan dampak Covid-19,” Ujarnya.

“Jadi aksi yang dilakukan pagi tadi adalah aksi damai biarpun ada gerakan tambahan dan memblokade pintu kantor desa, serta unsur kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum Pemdes, tapi semua nanti diserahkan oleh pihak yang berwajib untuk menangani, dan kami akan tindak lanjuti terkait dengan tindakan kekerasan oknum Pemdes kepada kami,” Tegasnya.

Pihaknya juga mendesak bupati Halsel Bahrain Kasuba agar segera mengevaluasi kinerja Pemdes dan menindaklanjuti tuntutan aksi tadi, dan rencana selanjutnya kami akan bertemu dengan Bupati Halsel, BPMD dan juga inspektorat untuk meminta kejelasan terkait dengan pengelolaan anggaran tersebut.

“Tuntutan kami tidak hanya sampai disini tapi sampai pada tingkat kabupaten, kami meminta Bupati Halsel agar mengevaluasi atau mencopot Pemdes demi menyelamatkan problem yang ada di desa, karena pelanggaran Pemdes sudah berlarut-larut dan sengaja di biarkan,” Pintanya.

Terpisah, sementara Kades Dolik Iswadi Ishak saat di hubungi, dirinya membantah, aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah salah satu bentuk aspirasi, tentu selaku Kades atau pimpinan desa selalu terima karena itu adalah semua kritik membangun.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan tersebut, biar bagaimanapun mereka meminta ada sikap transparansi terkait dengan anggaran,” Ujarnya.

Laman: 12







Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.




VIDEO TERKINI