Nantikan aplikasi kami di Google Play Store

HOME // Nasional

   Pada: Senin, 26 Agustus 2019

Tim Pansus DPR RI Bahas Undang Undang Tentang Daerah Kepulauan

TERNATE – Kunjungan Kerja Tim Panitia Khusus (TIM-PANSUS) DPR RI terkait dengan Pembahasan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, Senin (26/8/2019).

Kegiatan tersebut di laksanakan di Royal Resto Hotel yang dimediasi oleh DPRD Provinsi Maluku Utara, Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh enam Tim Pansus DPR RI, Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Aliyasin Ali, Akademisi se Kota Ternate, DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemkot Ternate, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemkab Halmahera Barat, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, serta DPD KNPI Maluku Utara.

Tujuan dari kegiatan rises Tim Pansus ini terbagi menjadi dua daerah di antara Maluku Utara dan Sumatra Barat. Pansus tujuannya mendengarkan masukan yang maksimal dari seluruh stekholder tentang Undang-Undang Kepulauan.

“Jika sudah ditetapkan berarti menjadi bagian dari kepentingan untuk masyarakat Daerah Kepulauan, “ungkap Amir Uskar Ketua Tim Pansus DPR Republik Indonesia kepada awak media.

Lanjut Amir, karena Maluku Utara merupakan salah satu daerah kepulauan, yang seharus diperhatikan dengan baik. Selain itu, kita berharap semoga masukan-masukan yang didapatkan dapat bermanfaat buat kita semua.

“Kesulitan kita kali ini, itu dari pemerintah sendiri belum maksimal. Karena sudah beberapa kali kami undang menteri terkait, tapi yang datang rata-rata isolan satunya. Dan sudah beberapa kali kami datangi menterinya agar persoalan ini bisa dituntaskan, “terangnya.

Masih kata Amir, dirinya juga akan melakukan beberapa point yang menjadi masukan-masukan dari akademisi, pemerintah kabupaten/kota serta Provinsi Maluku Utara. Yang pertama mengenai dengan kewenangan dan kedua mengenai dengan perimbangan keuangan, karena keduanya menjadi hal yang krusial dan telah kita dapatkan beberapa solusi dipertemuan kali ini.

“Selain itu, soal dana alokasi khusus tersebut ada pemulanya buat dana khusus untuk daerah kepulauan, namanya DKK. Dan DKK itu, di luar dari pada dana alokasi khusus baik itu DAU umum maupun DAK. Dalam rancangan RUU ini sekitar 5 persen dari dana tranfer daerah, itu kita menginginkan dana khusus untuk daerah kepulauan. Dan itu saya kira sudah cukup untuk mewakili 8 Provinsi, “pungkasnya.

Selain itu, M. Al Yasin Ali Wakil Gubernur Maluku Utara mengatakan bahwa soal Pansus ini memang sudah sejak lama, mulai dari saya masih jadi Bupati hingga sampai sekarang belum selesai.

Laman: 12







Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.




VIDEO TERKINI