Nantikan aplikasi kami di Google Play Store

HOME // Daerah

   Pada: Rabu, 24 Juni 2020

Raperda Inisiatif DPRD Kota Mojokerto Masuki Tahapan Sinkronisasi

Deni novianto
Foto : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto

Lenterainspiratif.com | Mojokerto – Tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kota Mojokerto memasuki tahapan sinkronisasi.

Ketiga raperda yang sudah masuk dalam Propemperda Kota Mojokerto Tahun 2020 tersebut antara lain Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wirausaha dan Raperda tentang Kepemudaan dan Olah Raga.

“Sudah masuk tahapan sinkronisasi,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto terkait tiga raperda prakarsa Dewan tersebut, Senin (22/6/2020).

Sebenarnya, ujar Deny, dalam Propemperda seperti tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2019 ada empat raperda inisiatif Dewan. Namun lantaran keterbatasan anggaran, hanya tiga yang bisa dilakukan pembahasan.

“Raperda hasil Insiaitif ini sebenarnya ada empat tapi kekuatan anggaran kita hanya cukup untuk tiga Raperda, sehingga proses penyusunan Raperda sementara hanya untuk tiga raperda saja. Sisanya satu raperda yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan dianggarkan kembali pada saat PAPBD 2020,” ungkapnya.

Lebih jauh politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan, tahapan sinkronisasi ketiga raperda inisiatif itu melibatkan OPD terkait serta Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Hal itu dilakukan agar implikasi dan implementasi dari ketiga produk hukum tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik.

Sinkronisasi dilakukan secara horisontal dan vertikal. “Sinkronisasi horisontal dengan peraturan perundangan-undangan lain dalam hierarki yang sama atau sederajat. Sedangkan sinkronisasi vertikal yakni sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda,” ujarnya.

Laman: 12







Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.




VIDEO TERKINI