HOME // Daerah // Jawa Timur // pemerintahan

Kemelut BPRS Mojokerto Akan Dipansuskan, Sepuluh Anggota Dewan Ajukan Persetujuan Pansus


 Pada: Oktober 5, 2021

Posko itu lanjut Riski dibuka selama jam kerja, nantinya tiap anggota di Komisi II sepakat berjaga bergantian melayani masyarakat yang hendak mengadu.

“Kekhawatiran kami masih banyak masyarakat diluar sana yang juga kesulitan menarik tabungan atau depositonya. Sehingga sangat diperlukan adanya posko aduan,” tegasnya.

Masyarakat yang sudah berkomunikasi dengan Komisi II terkait uang deposito yang tidak bisa ditarik itu sekitar puluhan orang. Ketika ditanya nominal berapa jumlah uang mereka Rizki enggan membeberkan.

“Ini yang sudah masuk ada puluhan nasabah yang mengeluh. Kemungkinan besar ada nasabah-nasabah lain. Kalau jumlah uang saya kira besar yang nyantol di BPRS. Dari sekian nasabah yang mengeluh itu keluarga saya sendiri,” tuturnya.

Menurutnya posko aduan dibuka untuk mengetahui akar masalah yang ada di BPRS. Ia tidak mau, BPRS yang merupakan perusahan BUMD dan milik pemerintah Kota Mojokerto terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mencoreng nama baik Pemkot Mojokerto.

“Jangan sampai Kota Mojokerto yang kita cintai ini tercoreng namanya karena satu lembaga yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabahnya,” pungkasnya.

Laman: 1 2 3 4

BACA JUGA :  BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Miliki Hutang Tak Tertagih Capai 20,9 Miliar

Sudah dibaca : 34 Kali
 






Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.

ARTIKEL LAINNYA

VIDEO