HOME // Daerah // Jawa Timur // pemerintahan

Kemelut BPRS Mojokerto Akan Dipansuskan, Sepuluh Anggota Dewan Ajukan Persetujuan Pansus


 Pada: Oktober 5, 2021

“Memang sesuai keterangan yang kami terima PT.BPRS Kota Mojokerto sedang mengalami kesulitan likuiditas,” ungkapnya saat konferensi pers di ruangan Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Jumat (28/5/2021).

Rizki mengatakan sesuai literatur dan referensi yang diterima Komisi II dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota Mojokerto bahwa hasilnya menunjukkan adanya indikasi (Fraud Perbankan) yang terjadi pada internal PT.BPRS Kota Mojokerto.

Sehingga Komisi II DPRD Kota Mojokerto lanjutnya, akhirnya menyepakati membuka posko pengaduan atau pelayanan bagi nasabah-nasabah dan pihak-pihak yang terkait dengan PT.BPRS Kota Mojokerto.

“Tujuan kami membuka posko pengaduan dan pelayanan tersebut untuk menambah informasi dan data maupun mengumpulkan sekaligus menginventarisir semua permasalahan yang ada dengan PT.BPRS Kota Mojokerto,” terangnya.

Lebih lanjut Rizki mengatakan posko aduan itu nantinya akan berpusat di ruangan komisi II. Pihaknya juga berupaya mensosialisasikan posko aduan dengan membuat banner yang akan dipasang di 5 kantor BPRS seperti di Mojosari, Ngoro Jombang dan kantor pusat yang berada di jalan Majapahit.

“Semakin banyak masyarakat yang mengadu semakin baik. Artinya data atau bahan kita untuk mengurai masalah di BPRS semakin banyak,” imbuhnya.

Laman: 1 2 3 4

BACA JUGA :  Kuota Gratis Akan Dinikmati Siswa Kota Mojokerto

Sudah dibaca : 33 Kali
 






Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.

ARTIKEL LAINNYA

VIDEO