Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Selain kelangkaan pupuk, hasil panen petani di Kabupaten Mojokerto yang rawan harganya anjlok menjadi sorotan DPRD Kabupaten Mojokerto. Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pertanian, Dewan mengklaim bisa menjadi solusi bagi petani kabupaten Mojokerto terkait hasil panen yang sering rugi lantaran harga hasil panen menjadi murah.
Anggota Pansus yang membahas Raperda tentang Ketahanan Pangan, Edi Ikhwanto mengatakan, BUMD Bidang Pertanian ini nantinya bisa menyerap dan mengelola hasil pertanian se-kabupaten Mojokerto. Hal ini bisa menjawab kekhawatiran petani yang tidak bisa menjual hasil panennya karena harga yang anjlok.
“Ini bentuk keperdulian pemerintah terhadap petani di Mojokerto,” Ujar Edi pada Lenteramojokerto.com pada, Kamis (15/4/2021).
Edi juga menjelaskan, bahwa saat ini pembentukan BUMD Bidang Pertanian ini sudah masuk dalam draft Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan memperkirakan satu tahun kedepan BUMD ini sudah ada di Kabupaten Mojokerto.
“Sudah masuk draft, paling satu tahun sudah berdiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari partai PKB menjelaskan, bahwa BUMD Bidang Pertanian nantinya akan berada dibawah naungan Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari), adapun dalam penyerapan hasil pertanian di setiap desa, DPRD Kabupaten Mojokerto akan melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Pemerintah Desa (Pemdes).
“Nantinya Dinas Pangan dan Perikanan yang menangani BUMD tersebut, untuk penyerapan kita akan melibatkan Gapoktan dan Pemerintah Desa,” ucapnya.
Tidak hanya hasil panen, BUMD Bidang Pertanian ini diharapkan bisa mengakomodir semua petani Mojokerto, mulai dari penyediaan bibit, pupuk, dan hasil panen.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan memberikan bantuan dana untuk dipergunakan mengolah hasil sawah agar memiliki nilai jual yang bisa bersaing.
“Tujuanya agar hasil petani bisa dijual dengan harga yang bersaing,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. (Diy)
