Kini kami hadir di Google play store, klik, unduh dan instal

HOME // Daerah // Opini

   Pada: Selasa, 11 Februari 2020

Penyelenggara Pemilu tidak bisa dari Partai Politik

Kalau benar adanya yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Partai Politik, maka ini bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 BAB II tentang keanggotaan dan persyaratan. Pada bagian ketiga tentang persyaratan Pasal 7 yaitu syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta pengawasan TPS pada point (i) menjelaskan bahwa telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar.

Sehingga jika dilihat dari SK Kepengurusan yang ada, yang bersangkutan dalam lima tahun terakhir masih berstatus sebagai anggota partai politik sampai sekarang (2015-2020). Berarti keanggotaannya sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sanana Utara bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017, sehingga perlu diambil langkah tegas oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Panwascam tersebut.

Kami dari Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada Bawaslu Provinsi agar segera megambil langkah untuk berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan mencaritahu kepastian status terhadap yang bersangkutan agar masalah ini bisa segera terselesaikan.

Sebagai Pimpinan Wilayah Netfid Provinsi Maluku Utara akan menegaskan kepada Pimpinan Cabang Netfid Kabupaten Kepulauan Sula agar segera mengambil langkah pengawalan terhadap kasus yang bersangkutan serta berkordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula agar bersama-sama dalam menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Panwascam tersebut.

Laman: 12

<< Kembali | Selanjutnya >>








Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.



VIDEO TERKINI