Kini kami hadir di Google play store, klik, unduh dan instal

HOME // Daerah

   Pada: Senin, 27 Januari 2020

Hak Interpelasi Terancam Gagal, Anggota Komisi II Pecah

Foto : Rapat Dengar Pendapat, komisi II DPRD Kota Mojokerto

Lenterainspiratif.com MOJOKERTO – Setelah melalui proses yang cukup panjang perjuangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga tiga kali hingga berujung diusulkanya Hak interpelasi, ternyata dua anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto belum meneken usulan Interpelasi proyek mangkrak.

Dua dari Tujuh nama anggota Komisi II dalam surat pengajuan interpelasi yang disorong sepuluh anggota Dewan kepada pimpinan legislatif Jumat (24/1) lalu menjadi pertanyaan besar.

Isu soal penggembosan hak interpelasi dikalangan dewan semakin nyata dengan dua anggota Komisi II tak meneken pengajuan usulan hak interpelasi. Padahal, dalam RDP terakhir mereka berikrar tidak akan masuk angin dalam perjuangan ini.

Dari informasi yang ada, dua anggota komisi yang diduga menolak tanda tangan itu yakni Miftah Aris zuhri dari PAN dan Jaya Agus dari Golkar. Padahal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) I, II dan III, baik Miftah maupun Jaya Agus selalu hadir.

Jika indikasi ini benar, maka desakan sejumlah Dewan untuk penanganan proyek darurat saluran drainase yang rusak terancam tak berguna dan membuang waktu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal keengganannya mendukung interpelasi ditolak Aris. Kepada wartawan Aris mengatakan bahwa dia sudah tanda tangan. “Sudah ada tandanya,” katanya sembari meninggalkan wartawan yang menantinya, Senin (27/1) pagi.

Tak ubahnya dengan Aris, Jaya Agung langsung kabur ke mobilnya setelah dari Komisi II yang pagi ini bakal menggelar RDP dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo). “Kita komit kok. Dari awal kita komit,” katanya sambil ngacir.

Ia nampak enggan menjawab pertanyaan wartawan soal tidak adanya tanda tangannya dalam surat usulan interpelasi.

Sekedar diketahui, sebanyak 10 dari 25 anggota DPRD membubuhkan tandatangan usulan hak interpelasi yang disorong ke Pimpinan Dewan, Jum’at (24/1/2020) lalu.

Dalam surat usulan itu, tertulis Nomor 170/128/417.000/2020 tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, alasan permintaan keterangan kepada Walikota terkait kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Laman: 12

<< Kembali | Selanjutnya >>








Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.



VIDEO TERKINI