Kini kami hadir di Google play store, klik, unduh dan instal

HOME // Daerah

   Pada: Minggu, 26 Januari 2020

293 Desa Di Kabupaten Mojokerto Tak Transparan.

Foto : Hadi Purwanto, Ketua Umum Barracuda Indonesia

Lenterainspiratif.com MOJOKERTO – Setidaknya 293 Desa dari 299 Desa yang ada memutup diri terhadap Keterbukaan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-
2019.

Hadi Purwanto, Ketua Umum Barracuda Indonesia Minggu 26/01/2020 mengatakan,
Berdasarkan Hasil survei 98 % Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto atau setidaknya 293 Desa dari 299 Desa yang ada, memilih menutup diri terhadap Permohonan Informasi Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-2019. Sementara hanya 6 Desa yang memberikan salinan informasi yang dimohonkan walaupun jauh dari inti permohonan informasi
yang dimaksud.

“Hasil survei yang kami lakukan sejak April 2018 hingga 23 Januari 2020
menyebutkan bahwa dari 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto hanya 6 desa yang berkenan memberikan salinan informasi atau setara 2%. Sementara 293 desa memilih menutup diri terhadap salinan informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015- 2019 atau setara 98 %,” terang Hadi Purwanto.

Selain itu ia juga menjelaskan, metodologi yang dipakai dalam survei ini adalah metode
evaluatif yang langsung berinteraksi dengan 299 desa yang tersebar pada18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Sementara margin of error 1,96 % dan level of confidence 97 %.

“Interaksi langsung yang kami lakukan adalah melakukan permohonan informasi tertulis kepada desa yang kita survei. Semua mekanisme permohonan sudah diatur jelas di UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,” papar Hadi.

Materi permohonan yang disampaikan Barracuda adalah Salinan Perdes tentang APBDes, Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Pekerjaan Fisik/Kontruksi Bangunan Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilakukan pada TA 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Surat PIP (Permohonan Informasi Publik) tersebut dikirim Barracuda melalui
layanan pengiriman surat JNE Mojokerto, J & T Mojokerto dan Pos Indonesia.
“Kendali dan indikator data untuk survei adalah hasil resi pengirman surat
yang selanjutnya akan kami tracking dan print. Selanjutnya kami memilahnya
untuk data desa tiap wilayah kecamatan,” jelas Hadi.

Laman: 12

<< Kembali | Selanjutnya >>








Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.



VIDEO TERKINI