Kini kami hadir di Google play store, klik, unduh dan instal

HOME // Opini

   Pada: Senin, 27 Mei 2019

Sudah Diresmikan, Pelabuhan Di Kadipaten Pulau Panjang Utara, Masih Tak Beroperasi

Dengan lontaran pertanyaan Arun itu, Jamil pun langsung berkomentar ulang, “Betul itu, setahu informasi yang saya peroleh, pelabuhan pengumpan lokal ini dibangun dengan total anggaran Rp 35,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dermaga sepanjang 80 meter, lapangan penumpukan dan terminal penumpang seluas 150 meter per segi, serta dermaga dengan kedalaman 5 meter untuk dapat mengakomodasi kapal dengan ukuran maksimal 1000 DWT, “papar Jamil pada kawan bincang-bincangnya itu.

Atas lontaran kata-kata Jamil, Ical dan Petir nampak tercengan, mungkin mendengar besaran anggaran untuk pembangunan pelabuhan itu. Kendati demikian, tak mau perbincangan hangat ini putus, Petir juga turut bertanya, “Kalau sudah mengeluarkan anggaran yang besar itu, terus Kadipaten tak mau menindaklanjuti untuk mengoperasikan pelabuhan itu?, menurut asumsi saya, berarti Adipati dan wakil adipati tak mau masyarakatnya lebih sejahtera dan daerah kami maju?, “tanya petir dengan nada kesal.

Disambung lagi dengan pertanyaan Ical, “Kalau saya boleh berasumsi, kira-kira tidak ada unsur politik apa?, dengan belum beroperasinya pelabuhan itu, padahal kalau kita hitung, pelabuhan itu sudah diresmikan kurang lebih tiga tahun lalu, “ucap Ical.

Atas pertanyaan keduanya, akhirnya Arun dan Jamil pun nampak diam sambil berpikir. Sembari menunggu jawaban atas keduanya, Ical mencoba memanggil istrinya untuk minta dibuatkan kopi ulang, karena diatas meja tempat mereka berbincang, kopi sudah lenyap saat disantap sambil berbincang. Tak selang waktu yang lama, kopi disertai dengan kue pun sudah dihidangkan istri Ical pada mereka.

Usai menyantap kopi dan kue, perbincangan pun dimulai kembali. Kali ini, Arun mencoba menjawab pertanyaan Ical dan Petir, “Ical, Petir, begini, kalau kalian berasumsi demikian, saya pun berasumsi begitu. Kenapa ada unsur politik?, kenapa pembangunan semuanya itu harus ada di tempat pemerintahan Adipati. Misalnya, saya coba ambil contoh, untuk perbankan saja, semuanya itu ada disana, ada cabang dan unit. Kenapa Adipati dan Wakil Adipati tidak mencoba bahwa kantor unit bank itu di taruh di tempat kita ini, kenapa harus diatas?, Coba kalau ada di tempat kita ini, mungkin kita tak perlu-perlu repot untuk kesana dan mengeluarkan biaya tambahan lagi, “terang Arun.

Atas jawaban Arun itu, dengan semangatnya Jamil pun ikut menambahkan, “Saya sepakat dengan Arun, apalagi ini persoalan pelabuhan, jika tidak ada unsur politik, kenapa pelabuhan tidak dioperasikan. Padahal, petani-petani kita itu, kalau menjual kopra, pala dan cengkeh harus ke daerah Adipati, karena disana ada pelabuhan. Coba kalau pelabuhan kita ini diaktifkan, maka petani kita tidak akan membawa kesana, dan menghemat anggaran. Kalau dibawa kesana kan, pengeluaran akan bertambah. Kenapa Adipati, Wakil Adipati dan Wakil Rakyat kita, tidak berpikir kesitu. Apakah semuanya harus ke atas?, “ungkap Jamil sambil terlihat kesal.

Karena waktu sudah nampak pukul 03.00 WIT, dengan pembahasan yang belum selesai, mereka akhirnya mengakhiri bincang-bincang itu. Namun mereka berharap pada Adipati, agar segera mungkin pelabuhan itu cepat beroperasi. Karena demi kemaslahatan orang banyak.

#Mohon maaf, cerita ini hanya fiktif, namun jika ada kesamaan nama, tempat dan waktu, bukan ada unsur kesengajaan#. (dit)

Laman: 12

<< Kembali | Selanjutnya >>








Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.



VIDEO TERKINI