Sudah Diresmikan, Pelabuhan Di Kadipaten Pulau Panjang Utara, Masih Tak Beroperasi

foto : ilustrasi.

HALUT – Seperti biasa, di rumah salah satu seorang aktivis muda dan tokoh pemuda yang berada di kampung Kepala Putih, di Kadipaten Pulau Panjang Utara, tak sepi dari tempat berkumpulnya orang untuk melakukan bincang-bincang. Malam itu, telah berkumpullah orang-orang yang biasa datang di rumah Ical, ada Petir, Jamil, dan Arun. Mereka seperti biasa masih saja membicarakan Pilpres dan Pileg yang masih hangat menjadi trending topic.

Namun, ditengah hangatnya pembicaraan itu, Arun mengatakan, “Sudah malas, kita bahas itu melulu, “ucap Arun pada mereka. Mendengar ucapan Arun itu, sontak Petir bertanya, “Terus kita mau bahas apa?, Karena Persoalan Pilpres itu lagi enak-enaknya, apalagi Pileg yang ada di Dapil II ini, “ungkap Petir sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Atasan ungkapan Petir itu, Arun tanpa basa-basi langsung berkata, “Itu kan sudah usai, kalian tak ingin daerah kita yang ada di ujung utaranya Kadipaten Pulau Panjang Utara, menjadi maju, “kata Arun, sambil berapi-api.

Terdengar kata Arun, Ical dan Jamil pun langsung bertanya, “Maksudnya bagaimana bapak?, tanya keduanya. Sambil menikmati hangatnya kopi hitam dengan ditambah isapan rokoknya, Arun mulai bersuara lagi, “Di Kampung tetangga kita kan ada pelabuhan, dan itu sudah diresmikan oleh Presiden Kita, Joko Widodo, tapi kenapa belum beroperasi?, “tanya Arun pada, Ical, Jamik dan Petir.

Meskipun Arun sudah melontarkan pertanyaan, namun ketiganya nampak seribu bahasa. Arun kembali bertanya pada mereka, “Kalian ini kan aktivitis muda dan hebat-hebat, coba tenang dan nikmati kopi dan asap rokok kamu itu, setelah itu renungkan bentar, “terang Arun.

Disaat itulah, Jamil, yang merupakan salah satu pimpinan organisasi kemahasiswaan pusat di Negeri ini, langsung meneruskan apa yang dikatakan Arun saat itu, kata Jamil, “Bapak Arun sangat lincah dalam melihat kondisi ini, “ucap Jamil sambil tersenyum manis. Sambil meneruskan perkataannya itu, “Memang ada yang aneh dikala kepemimpinan adipati dan wakil adipati yang ada di Pulau Panjang Utara ini. Coba kita renungkan, jikalau pelabuhan yang ada di Kampung tetangga kita beroperasi, maka perputaran perekonomian di tanah Tarakani maupun di tanah penghasil cengkeh, akan berputar dengan bagus. Sebab, disitu ada interaksi keluar masuk barang, yang pertama, yang kedua, masyarakat sekitar pun ada pekerjaan tambahan, karena ada keluar masuk barang, dan wisatawan pun akan datang ke tanah dodomi kita, “jelas Jamil.

Usai mendengar pernyataan Jamil, akhirnya Arun berkata, “Itu yang saya maksud. Daripada kita bahas Pilpres dan Pileg, lebih penting bahas persoalan ini, demi kemajuan kedepan nantinya, “celetuk Arun, sambil tertawa lirih. Disambung lagi perkataan dari Ical, “Iya, ada yang aneh ini, padahal Presiden Joko Widodo, kalau tak salah, pada April tahun 2016 lalu, sudah meresmikan pelabuhan besar itu lho, “ungkap Ical sambil garuk-garuk rambutnya.

Petir pun tak mau ketinggalan ikut berucap, “Kalau tak salah juga, Pelabuhan itu juga masuk dalam kategori Jalur Tol Laut. Selain itu, pelabuhan itu dicanangkan untuk mendukung program tol laut di Indonesia bagian Timur, “singkat kata Petir.

Diselah hangatnya perbincangan, Arun pun berkata ulang, “Coba kita bayangkan, apa tidak sia-sia atas adanya pembangunan pelabuhan besar yang dibangun bersebelahan dengan bekas pelabuhan perusahan pisang Galela tersebut sepi dari aktivitas bongkar muat. Pintu dermaga terbuka lebar tanpa pejagaan sehingga siapa saja bisa masuk dengan mudah ke dalam pelabuhan?, “tanya Arun pada mereka.

Dengan lontaran pertanyaan Arun itu, Jamil pun langsung berkomentar ulang, “Betul itu, setahu informasi yang saya peroleh, pelabuhan pengumpan lokal ini dibangun dengan total anggaran Rp 35,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dermaga sepanjang 80 meter, lapangan penumpukan dan terminal penumpang seluas 150 meter per segi, serta dermaga dengan kedalaman 5 meter untuk dapat mengakomodasi kapal dengan ukuran maksimal 1000 DWT, “papar Jamil pada kawan bincang-bincangnya itu.

Atas lontaran kata-kata Jamil, Ical dan Petir nampak tercengan, mungkin mendengar besaran anggaran untuk pembangunan pelabuhan itu. Kendati demikian, tak mau perbincangan hangat ini putus, Petir juga turut bertanya, “Kalau sudah mengeluarkan anggaran yang besar itu, terus Kadipaten tak mau menindaklanjuti untuk mengoperasikan pelabuhan itu?, menurut asumsi saya, berarti Adipati dan wakil adipati tak mau masyarakatnya lebih sejahtera dan daerah kami maju?, “tanya petir dengan nada kesal.

Disambung lagi dengan pertanyaan Ical, “Kalau saya boleh berasumsi, kira-kira tidak ada unsur politik apa?, dengan belum beroperasinya pelabuhan itu, padahal kalau kita hitung, pelabuhan itu sudah diresmikan kurang lebih tiga tahun lalu, “ucap Ical.

Atas pertanyaan keduanya, akhirnya Arun dan Jamil pun nampak diam sambil berpikir. Sembari menunggu jawaban atas keduanya, Ical mencoba memanggil istrinya untuk minta dibuatkan kopi ulang, karena diatas meja tempat mereka berbincang, kopi sudah lenyap saat disantap sambil berbincang. Tak selang waktu yang lama, kopi disertai dengan kue pun sudah dihidangkan istri Ical pada mereka.

Usai menyantap kopi dan kue, perbincangan pun dimulai kembali. Kali ini, Arun mencoba menjawab pertanyaan Ical dan Petir, “Ical, Petir, begini, kalau kalian berasumsi demikian, saya pun berasumsi begitu. Kenapa ada unsur politik?, kenapa pembangunan semuanya itu harus ada di tempat pemerintahan Adipati. Misalnya, saya coba ambil contoh, untuk perbankan saja, semuanya itu ada disana, ada cabang dan unit. Kenapa Adipati dan Wakil Adipati tidak mencoba bahwa kantor unit bank itu di taruh di tempat kita ini, kenapa harus diatas?, Coba kalau ada di tempat kita ini, mungkin kita tak perlu-perlu repot untuk kesana dan mengeluarkan biaya tambahan lagi, “terang Arun.

Atas jawaban Arun itu, dengan semangatnya Jamil pun ikut menambahkan, “Saya sepakat dengan Arun, apalagi ini persoalan pelabuhan, jika tidak ada unsur politik, kenapa pelabuhan tidak dioperasikan. Padahal, petani-petani kita itu, kalau menjual kopra, pala dan cengkeh harus ke daerah Adipati, karena disana ada pelabuhan. Coba kalau pelabuhan kita ini diaktifkan, maka petani kita tidak akan membawa kesana, dan menghemat anggaran. Kalau dibawa kesana kan, pengeluaran akan bertambah. Kenapa Adipati, Wakil Adipati dan Wakil Rakyat kita, tidak berpikir kesitu. Apakah semuanya harus ke atas?, “ungkap Jamil sambil terlihat kesal.

Karena waktu sudah nampak pukul 03.00 WIT, dengan pembahasan yang belum selesai, mereka akhirnya mengakhiri bincang-bincang itu. Namun mereka berharap pada Adipati, agar segera mungkin pelabuhan itu cepat beroperasi. Karena demi kemaslahatan orang banyak.

#Mohon maaf, cerita ini hanya fiktif, namun jika ada kesamaan nama, tempat dan waktu, bukan ada unsur kesengajaan#. (dit)

Bagikan :