Sukitman : Pemda Terkesan Tak Miliki Rencana Kerja

foto : sukitman asgar. 

HALUT – Sukitman Asgar, SH.MH, salah satu Dosen Hukum Pemerintahan Daerah dan keuangan Negara Universitas Hein Namotemo (Unhena) Halmahera, karena prihatin, dirinya menyempatkan untuk menanggapi berbagai masalah sosial ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

“Sesuai amatan saya, Pemda tidak memiliki Rencana kerja yang matang dan terlalu sibuk mengotak atik¬†Pemerintahan khususnya mutasi pejabat. Sehingga, ketika terjadi demonstran sana sini baru Pemda, bergerak dengan mengambil langkah pencitran pengaturan dengan mengunjungi pengusaha atau tengkulak kopra,” kata dia, saat dikonfirmasi, Sabtu (01/12/2018).

Menurut dia, bahwa ada tindakan tertentu dapat dibuat Pemda sepanjang itu demi kepentingn umum. Dalam ketentuan UU No 30/2014 Tentang, Administrasi Pemerintahan pasal 22-30 itu secara jelas mengatur soal Kebijakan Diskresi yang memungkin Pemda dapat bertindak sepanjang Daerah dalam keadaan darurat dan demi kepentingan umum. Serta Undang-undangan No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Melihat Demonstran yang tiidak pernah hentinya, dari rakyat sudah tentu level darurat itu sudah ada sepanjang yang dibuat demi kpentingan umum walaupun itu tidak terdapat aturan yang mengaturnya,”terangnya.

Dia juga menyampaikan, sebagai langkah jangka pendek misalnya pemberian subsidi kepada para pengusaha khususnya memfasilitasi transportasi baik transportasi dari desa ke kota agar terjadi pemerataan harga komoditi. Ataupun transportasi laut dari Daerah ke Manado maupun Surabaya, itu harus ada sikap tegas pemda.

Disamping itu, ada juga ketentuan diskresi, Pemda juga dapat memasukkan anggran subsidi tersebut pada APBD-P, sesuai bunyi pada ketentuan pasal 28 tentang keuangan negara secara jelas mengatur bahwa, bila ABPD Perubahan belum disahkan, Pemda dapat mengambil kebijakan pengalihan anggaran untuk dimasukkan dalam APBD- Perubahan, walaupun dalam APBD induk tidak ada belanja soal itu, APBDP dapat dilakukan sepanjang derah dalam keadaan membutuhkan untuk penanganan segera.

Dengan itu, dia berharap pemerintah segera mengatur harga komoditi kopra sesuai ketentuan daerah. “Dan sekaligus membentuk satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berafeliasi soal bidang kopra, “pungkasnya. (mc/dit)

Bagikan :