Ini Tanggapan Bawaslu Ponorogo, Terkait Bupati Perbolehkan Kades Jadi Tim Kampanye

foto : ketua bawaslu ponorogo, syaifulloh.

PONOROGO – Ketua Bawaslu Ponorogo langsung memberikan penjelasan terkait Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, yang memberikan statement terkait Kepala Desa (Kades) yang diperbolehkan menjadi tim kampanye saat pemilu 2019 mendatang.

“Mungkin Pak Bupati belum membaca secara tuntas terkait aturan itu, “terang Syaifulloh, Ketua Bawaslu Ponorogo, pada (14/09/2018).

[irp]

Dijelaskan, jika mengacu Undang-Undang No 7 Tahun 2017, di Pasal 280 ayat 2-4 tertulis dengan jelas larangan terhadap para PNS, TNI, Polri, Perangkat Desa, Kades maupun Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi pelaksana atau tim kampanye pemilu. Dan itu jika terbukti ikut dalam kampanye, oknum tersebut langsung masuk ke dalam pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

“Meskipun cuti, seorang kades atau perangkat desa maupun BPD sama sekali tidak boleh ikut tim kampanye, bisa dipidana, “jelasnya.

Masih menurut Syaifulloh, bahwa pihaknya sudah mengirim surat larangan pada KPU terkait siapa saja yang dilarang menjadi tim kampanye. Dan dia berharap, agar Ipong bisa memperbaiki tim kampanyenya.

“Pak Bupati kalau mau memperbaiki masih belum terlambat, sebaiknya segera diperbaikinya, “imbuh Gus Coy, sapaan akrab Syaifulloh.

Syaifulloh menambahkan, pihaknya menghimbau pada KPU untuk segera memberitahu parpol terkait tim kampanye yang tidak boleh mencatut Kades maupun Perangkat Desa. “Kami juga sudah berusaha memberikan pemahaman bersama dengan Pemda terkait sosialisasi tentang masalah ini. Dan semoga ke depan tidak ada masalah seperti ini. Serta, KPU harus sosialisasi tentang PKPU, “tandasnya. (ned)

[irp]

Bagikan :